ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

Toni Nurhadianto, Nur Khamisah

Abstract


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Obyek penelitian ini dilakukan pada 15 website resmi pemerintah daerah di Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2016. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai mengunakan content analysis dengan melihat empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu dan frekuensi pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan di pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih dalam kategori sedikit (Scant or None) atau tidak cukup transparan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Selain itu, daerah yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi memiliki karakteristik opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang cukup banyak. Penelitian ini diharapkan  dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Kata kunci: Transparansi, Pengelolaan keuangan daerah, Good governance.


Full Text:

PDF

References


Chalid, P. 2005. Keuangan daerah, investasi, dan desentralisasi. Jakarta: Kemitraan.

De Araujo, J. F. F. E., dan F. Tejedo-Romero. 2016. Local government transparency index: determinants of municipalities’ rankings.

International Journal of Public Sector Management 29 (4): 327–347.

Etzioni, Amitai (2010). Organisasi-Organisasi Modern . Jakarta: UI-press.

Hirsch, W., dan E. Osborne. 2000. Privatization of government services: pressure-group resistance and service transparency. Journal of Labor Research XXI (2): 315–326.

Huwae, K. 2016. Analisis tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah (studi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Universitas Gadjah Mada.

International Budget Partnership (IBP). 2015. Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live.

http://internationalbudget.org/wpcontent/uploads/OBS2012-Report-English.pdf.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership structure”. Journal of Financial Economics. V. 3, No. 4, pp. 305-360.

Koiman, Jan. (2009). Governing as governance. SAGE.

Liestiani, A. 2008. Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2006. Depok: Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Krina, P, L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi.

Martani, D. Fitriasari, D. & Annisa. 2014. Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Vol. 60. pp 504-518.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ritonga, Irwan Taufiq. 2016. Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, Vol. 20 No. 2

Styles, A. K., dan Tennyson, M. 2007. The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on The Internet. Journal of Public

Budgeting, Accounting & Financial Management. Vol.:9, No:1, pp. 56-92.

Suhardi dkk, 2015. Evaluating e-Government and Good Governance Correlation. ITB Journal Publisher, ISSN: 2337-5787, DOI: 10.5614/itbj.ict.res.appl.2015.9.3.3

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.




DOI: https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.453

Refbacks

  • There are currently no refbacks.



TECHNOBIZ: International Journal of Business
Published by Universitas Teknokrat Indonesia
Organized by Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknokrat Indonesia
W: http://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/technobiz
E : technobiz@teknokrat.ac.id.
Jl. Zainal Abidin Pagaralam, No.9-11, Labuhan Ratu, Bandarlampung

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Flag Counter

View My Stats